RUU Konvergensi Telematika Ancam Radio Komunitas

Saat ini perkembangan teknologi telematika (telekomunikasi dan informatika) melaju pesat. Ini adalah peluang bagi setiap warga untuk memanfaatkannya, termasuk penggiat radio komunitas. Dengan kemajuan teknologi telematika itu, para penggiat radio komunitas memiliki beberapa pilihan untuk melakukan siaran radionya.

Pilihan pertama, di samping melakukan siaran secara konvensional (memanfaatkan frekuensi radio), penggiat radio komunitas dapat menayangkan siarannya secara streaming di internet. Pilihan kedua, hanya bersiaran secara streaming di internet. Singkat kata, perkembangan telematika menjadi peluang bagi radio komunitas untuk meningkatkan jangkauan siarannya melampaui batas-batas geografis.

Namun, sayang Rancangan Undang Undang (RUU) Konvergensi Telematika yang sekarang sedang dibahas pemerintah mempersulit para penggiat radio komunitas untuk memanfaatkan peluang perkembagan teknologi telematika. Dalam draft RUU Konvergensi Telematika, radio komunitas yang menayangkan siarannya secara streaming di internet masuk dalam kategori penyelenggara telematika aplikasi penyebaran konten dan informasi.

Dalam RUU itu disebutkan bahwa setiap penyelenggara telematika harus mendapatkan izin dari menteri dan membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telematika. Bagi radio komersial yang berorientasi profit dan juga berafiliasi dengan media
konglomerasi, ketentuan ini mungkin tidak menjadi sebuah persoalan besar. Namun, bagi radio komunitas ketentuan ini bisa jadi menjadi persoalan yang serius.

Pilihan untuk menayangkan siaran radio komunitas secara online bukan saja untuk memperluas jangkauan pendengar, namun juga untuk menghemat biaya operasional. Namun, jika itu kemudian harus dikenakan kewajiban membayar BHP telematika, tentu akan membuat daya hidup radio komunitas semakin lemah.

Tekanan yang lebih besar lagi menimpa para penggiat radio komunitas yang memilih untuk melakukan siaran secara konvensional (menggunakan spektrum frekuensi radio) dan online melalui streaming di internet. Karena mereka harus mendapatkan dua izin dari menteri.

Izin penggunaan spektrum frekuansi radio dan ijin penyelenggara telematika. Selain itu, mereka juga harus membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) telematika dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio. Prakatis hanya radio milik konglomerat media yang bisa memenuhi ketentuan dari RUU ini.

Terkait dengan hal itulah, SatuDunia sebagai organisasi yang concern pada isu telamtika mendesak pemerintah untuk meninjau ulang substansi RUU Konvergensi Telematika ini. Pemerintah harus lebih mendengar dan memperhatikan kepentingan
publik secara lebih luas, bukan hanya kepentingan industri multimedia.

Read More

Memperingati “Matinya Hari Penyiaran Nasional”

Kehendak Rakyat atas difersity of conten menjadi mimpi yang menjanjikan pencerahan untuk terbangunnya budaya kritis, peningkatan kesejahteraan, temuan dan inovasi pengetahuan atas peran lembaga penyiaran baik swasta, publik dan lembaga penyiaran komunitas semakin serak disuarakan dan buram dilihat dalam langkah pemangku kebijakan kita mereka telah kehilangan sensitiffitasnya.

Hak Rakyat telah digadai oleh regulasi yang tidak berpihak kepada mereka, media penyiaran yang ada tidak menggambarkan keragaman pengetahuan dan budaya yang berkembang di masyarakat dikarenakan oleh monopoli kepemilikan lembaga penyiaran swasta yang menguasai sebagian besar alokasi frekwensi  yang ada, ketidak adilan menjadi terasa menyengat seperti bau telur busuk bagi kaum marginal, palaku penyiaran komunitas yang merasa hak keadilan frekwensinya di bajak oleh kepentingan para penguasa.

Read More

Pantau Isi Siaran Radio, Diintensifkan

KPID Jawa Timur akan mengoptimalkan tim media monitoring untuk mengawasi isi siaran radio, demikian Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim Donny Maulana. Lebih jauh Donny menjelaskan, jika selama ini prioritas pemantauan pada lembaga penyiaran televisi,

Read More