Revisi UU Penyiaran: Mengembalikan Seutuhnya Wewenang Publik

Kewenangan publik yang gariskan dalam UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran harus dikembalikan secara utuh. Revisi UU Penyiaran diharapkan bisa meluruskan kembali hakiki dari UU hasil reformasi 1998 lalu. “Kami ingin kewenangan KPI Pusat dan KPI Daerah sesuai dengan roh Undang-undang Penyiaran. Karena itu, kami ingin publik mendukung dan itu merupakan harapan besar kami,” tegas anggota KPI Pusat, Judhariksawan, di depan peserta dialog publik dengan tema “Penguatan Peran KPI sebagai Regulator Penyiaran dalam Revisi UU Penyiaran” di Losari, Makassar, Kamis, 17 Februari 2011. Sebelumnya, Judha menceritakan, UU Penyiaran terlahirkan karena gejolak pergerakan reformasi.

Read More

Pameran Industri Kreatif TIK : Menkominfo Dorong Industri Kreatif Berbasis Lokal

Pameran Industri Kreatif Teknologi Informasi 2012 se-Jawa Tengah. Pameran ini merupakan suatu rangkaian acara Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan (Semantik) 2012 bertema “Membangun Ekosistem Industri Kreatif sebagai Upaya Pelestarian Budaya Nasional Berbasis IT” yang diadakan oleh Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) dari tanggal 22-24 Juni 2012 di Kampus Udinus, Semarang. Acara Semantik dibuka langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia “Tifatul Sembiring” di Kampus Udinus yang dilaksanakan pada pagi ini dan juga sebagai tanda Pameran Industri Kreatif Teknologi Informasi 2012 se-Jawa Tengah telah dibuka.

Read More

Menkominfo Dorong Industri Kreatif Berbasis Lokal

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Ir Tifatul Sembiring berupaya mendorong industri kreatif berbasis lokal. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yakni melakukan revisi Permen Kominfo tentang konten premium di telepon selular.

"Lisensi yang pihak kami keluarkan selalu ada dorongan untuk menggunakan konten lokal, termasuk membiayai pengembangan produk lokal," ungkapnya saat menjadi pembicara kunci pada

Read More